mempunyaihak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman; bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas Tanah Sareal perlu disusun kebijakan mutu dan keselamatan pasien; Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan: Upaya yang dirancang untuk: mencegah terjadinya adverse outcomes sebagai akibat tindakan yang tidak aman" atau "kondisi laten" Kaji Banding Pengertian Kaji banding adalah suatu kegiatan meninjau suatu tempat yang menjalankan

100% found this document useful 4 votes4K views14 pagesDescriptionLaporan Hasil Kegiatan Kaji Banding PuskesmasCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 4 votes4K views14 pagesLaporan Hasil Kegiatan Kaji Banding PuskesmasJump to Page You are on page 1of 14 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

HasilSurvei: Gara-Gara Dukung Anies Baswedan, Elektabilitas NasDem Turun 13 jam lalu. PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat. Baca Selengkapnya. Mahfud Minta KPU Kaji Ulang Anggaran Pemilu 2024 Buat Kantor dan Kenaikan Honor Badan Ad Hoc

KERANGKA ACUAN KEGIATAN Term Of Reference KAJI BANDING AKREDITASI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS DTP WADO Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DTP WADO Jln. RayaWado [email protected] KERANGKA ACUAN KAJI BANDING AKREDITASI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WADO KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG I. PENDAHULUAN Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota UPT Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional DinKes Kab/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. UPT Puskesmas Rawat Inap Wado sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, UPT Puskesmas Rawat Wado menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama FKTP merupakan pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Independen penyelenggaraan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi surveyor pada survey akreditasi di lapangan. Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu menjadi salah satu daya pacu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk berlomba dalam pengakuan bagi kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga akreditasi puskesmas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama II. LATAR BELAKANG Untuk mencapai tujuan pembagunan kesehatan nasional, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh fihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat 2. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. III. Tujuan 1. Tujuan Umum Melakukan kaji banding mengenai akreditasi puskesmas yang terdiri dari tim admen, tim mutu, tim UKM dan tim UKP. 2. Tujuan Khusus a. Melakukan survey fisik berkaitan dengan kegiatan Puskesmas b. Melakukan dokumentasi-dokumentasi kegiatan Puskesmas c. Mengetahui kendala-kendala kegiatan Puskesmas d. Melakukan kaji banding kegiatan Puskesmas yang sudah ter-akreditasi IV. Dasar Hukum Dasar hukum akreditasi adalah 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat 2. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas V. No 1 KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Kegiatan Pokok Penyusunan Instrumen Kaji Banding Rincian Kegiatan Pokok 1. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKM 2. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKM 3. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKP 3. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan Admin Pelaksanaan Kaji Banding 1. Mengajukan permohonan pelaksanaan kaji banding 2. Menyiapkan tim yang akan melaksanakan kaji banding 3. Melakukan wawancara dan melihat dokumen kegiatan Laporan Pelaksanaan Kaji 1. Membuat Laporan pelaksaan kaji banding Banding Evaluasi Kaji Banding 1. Melakukan evaluasi kaji banding 2. Melakukan analisa terhadap kegiatan kaji banding 1. Membuat rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan upaya Rencana tindak lanjut kegiatan puskesmas hasil kaji banding 2 3 4 5 2. Menentukan penanggung jawab pelaksana tindak lanjut VI. VII. WAKTU PELAKSANAAN Hari Kamis TanggaL 21 Desember 2017 TEMPAT PELAKSANAAN UPT Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari VIII. BIAYA Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Kaji Banding bersumber dari Peningkatan Pelayanan Masyarakat BPJS. Yang terdiri dari 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah IX. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatan kaji banding adalah dengan 1. Membentuk tim yang terdiri dari, Tim Mutu, Tim Admen, Tim UKP, dan Tim UKM. 2. Melakukan Wawancara dengan penanggung jawab Admen, Mutu, UKP, dan UKM 3. Observasi hasil kegiatan dan dokumentasi yang telah ter-akreditasi. X. SASARAN 1. Tercapainya instrument kaji banding 2. Terlaksananya kegiatan kaji banding 3. Terlaksananya laporan pelaksanaan kaji banding 4. Tercapainya rencana tindak lanjut kaji banding XI. JADWAL PELAKSANAAN KAJI BANDING No 1 2 3 4 5 XII. Kegiatan Pokok Penyusunan Instrumen Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Banding Laporan Pelaksanaan Kaji Banding Evaluasi Kaji Banding Rencana tindak lanjut hasil kaji banding Desember 2016 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan,dengan pelaporan pelaksanaan kaji banding. XIII. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil yang dicapai dari hasil kaji banding. Dilakukan pelaporan hasil analisa kaji banding oleh penanggungjawab kegiatan kepada kepala puskesmas. Mengetahui, Sumedang,…. ………………….. Kepala UPT Puskesmas DTP Wado Bendahara BLUD Acid Sobana,SKM, NIP. 19650504 198703 1 011 WarmahKuswayati,AMKG NIP. 19660507 199202 2 001

100% found this document useful 6 votes7K views27 pagesCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 6 votes7K views27 pagesKaji Banding Akreditasi PuskesmasJump to Page You are on page 1of 27 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 15 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 20 to 25 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

0% found this document useful 0 votes19 views4 pagesCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes19 views4 pagesLaporan Hasil Kaji Banding Puskesmas KotabaruJump to Page You are on page 1of 4 You're Reading a Free Preview Page 3 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS WARSAWE Warsawe,Desa Cunca Wulang Kec. Mbeliling,Kab. Manggarai Barat LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING PUSKESMAS WARSAWE A. PENDAHULUAN Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu menjadi salah satu daya pacu FKTP untuk berlomba dalam pengakuan bagi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Akreditasi FKTP merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi surveyor pada survey akreditasi di lapangan. Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mengatur system pendokumentasian dokumen. Pengaturan sistim dokumentasi ialah salah satu proses implementasi akreditasi FKTP dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja,bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan,serta bagian dari salah satu persyaratan akreditasi adanya sistim dokumentasi yang baik dalam suatu institusi atau organisasi diharapkan fungsi-fungsi setiap personil maupun bagian bagian organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan bersama dalam upaya mewujudkan kinerja yang optimal. B. LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, system akreditasi puskesmas yang mengacu pada pelayanan berfokus pada pasien serta kesinambungan pelayanan dan menjadikan keselamatan pasien sebagai standar karena itu sangat penting bagi kami melakukan kaji banding ke puskesmas Rekas sebagai bahan pembelajaran mengenai peningkatan mutu dan akreditasi untuk diterapkan dalam proses peningkatan mutu dan akreditasi puskesmas Warsawe. C. TUJUAN a. Tujuan Umum Melakukan kaji banding mengenai mutu akreditasi Program ADMEN ,UKM, dan Program UKP. b. Tujuan Khusus  Melakukan kaji banding proses dan kegiatan ADMEN puskesmas, Program UKM, Program UKP.  Melakukan survey fisik berkaitan dengan kegiatan puskesmas  Melakukan dokumentasi- dokumentasi terkait kegiatan Puskesmas  Mengetahui kendala – kendala dalam kegitan puskesmas 1 D. PESERTA Peserta kaji banding adalah 13 Orang dari Puskesmas Warsawe yang terdiri dari Kepala Puskesmas, KTU Puskesmas, tim ADMEN 3 Orang, UKM 4 Orang, UKP 3 Orang. E. MATERI KAJI BANDING Materi kaji banding adalah perencanaan tingkat puskesmas, program kesehatan lingkungan, dan unit laboratorium. F. WAKTU Kaji banding dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 September 2019 bertempat di Puskesmas Rekas Kecamatan Mbeliling, Kabupaten ManggaraiBarat. G. HASIL 2 No Daftar Target Standar Pertanyaan/ yang seharusnya Puskesmas Warsawe Observasi Capaian/Fakta di Capaian/fakta di Puskesmas Kesenjangan Rencana tindak lanjut  Belum terbentuknya tim  Membentuk tim PTP dan Rekas uraikan juga uraikan juga bagaimana bagaimana proses proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan . Bagaimana siklus 1. Evaluasi kinerja manajemen Puskesmas puskesmas ? tahun 2018 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas PKP. 2. Persiapan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPK tahun 2019 berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan RUK yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2018 Sudah ada RUK untuk tahun 2020, namun siklus manajemen puskesmas belum sesuai dengan Permenkes 44 tahun 2016 Proses pelaksanaan perencanaan tingkat puskesmas 1. Melakukan Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2018 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas PKP. 2. penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPK disesuiakan berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan RUK yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2018 3. Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2018 1. melakukan Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2018 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas PKP. 2. tahapan penyusunan RUK A. Tahap persiapan  Pembentukan tim PTP oleh kepala puskesmas  Membuat KAK  Rapat tim PTP  Melakukan pengumpulan data melalui SMDsiapkan kuisioner,laksanakan kegiatan, analisis masalah, RTL,laporan Program, Linsek,MMD A. Tahap Analisis  Urutan masalah  Rumusan masalah  Mencari akar penyebab masalah  Mencari cara pemecah masalahRTL B. Tahapan penyusunan 3 PTP puskesmas sehingga belum ada SK dari kepala Puskesmas  Belum ada RUK membuat SK tim PTP  Setiap Pokja masingmasing membuat RUK  Setiap mengikuti kegiatan tersendiri dari setiap musrembangdes/musremb pokja Admen, UKM. angcam wajib UKP. mempresentasikan hasil  Tidak ada penyesuaian hasil musrembangdes dengan rancangan RUK kesepakatan sehingga bisa diusulkan dalam RUK  Untuk penyusunan RUK yang telah disusun oleh berikutnya harus puskesmas mengikuti semua alur yng  Tahapan penyususn RUK tidak melalui proses tahap analisis sudah dimuat dalam peremenkes 44 tahun 2016 3. Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2018 melalui Penilaian Kinerja Puskesmas PKP. 4. Persiapan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPK tahun 2019 berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan RUK yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja Puskesmas tahun 2018 5. Analisa situasi dan pelaksanaan Survei Mawas Diri SMD, Musyawarah Masyarakat Desa MMD melalui Penilaian RUK Kinerja Puskesmas  RUK admen tim PTP PKP  RUK UKM tim PTP 4. Persiapan penyusunan  RUK UKP Tim PTP Rencana Pelaksanaan Disatukan dalam RUK Kegiatan RPK tahun puskesmas dan 2019 berdasarkan pelaksanaanya pada Rencana Usulan minggu ke dua bulan Kegiatan RUK yang januari 2019 telah disetujui dan 3. Evaluasi kinerja dibandingkan dengan Puskesmas tahun 2018 hasil kinerja Puskesmas melalui Penilaian Kinerja tahun 2018 Puskesmas PKP. 5. Melakukan Analisa 4. Tahap penyusunan rencana situasi melalui Survei pelaksana kegiatan RPK Mawas Diri SMD, disusun setelah RUK Musyawarah disetujui Masyarakat Desa Melakukan survey mawas MMD sebagai bahan diri SMD. penyusunan RUK tahun  Membuat konsioner 2020 dan Rencana lima  Melaksanakan SMD tahunan periode 2020  Melakukan analisis 2025 prioritas masalah, 6. Melakukan kegiatan rumusan masalah ,akar minilok Bulanan Penyebab masalah,RTL Pertama pada bulan  RTL Pembahasan di januari 2019 dan MMD mebuat draft atau 5. Melakukan minilok rancangan RUK 2020, bulanan ; kesiapan membahas kegiatan pelaksana kegiatan di yang akan dilakukan bulan januari 2019 dan pada bulan januari . membahas rancangan 7. Mengikuti kegiatan RUK 2020 RUK admen, 4 sebagai bahan musrembangdes tapi penyusunan tidak ada menyesuaikan RUK tahun hasil muserembangdes 2020 dan dengan RTL Rencana lima 8. Melakukan minilok tahunan periode LINSEK triwulan satu 2020 2025, pada minggu kedua dengan bulan februari dan pendekatan membahas rancangan Top-Down dan RUK yang telah Bottom-Up. disusun 6. Lokakarya Mini 9. Mengikuti Lokmin musrembangcam yg Bulanan diadakan oleh Pertama kecamatan 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangde s 8. Lokmin Bulanan Kedua 9. Lokmin Triwulan Pertama 10. Musyawar ah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Musrembangm at 11. Musyawar Ukm, Ukp yang ditelah disusun. 6. Mengikuti kegiatan MUSREMBANGDES yang dilakukan oleh desa dan menyesuaikan hasil musrembangdes dengan rancangan RUK 7. Melakukan minilok triwulan pertama pada minggu kedua bulan februari dan membahas rancangan RUK puskesmas dan usulan kegiatan dari musrembangdes 8. Mengikuti kegiatan musrembangcam yang diselenggarakan oleh kecamatan. Tim PTP menyesuaikan rancangan RUK 2020 dengan hasil musrembangcam. RUK Puskesmas tahun 2020 sah. 5 ah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Musrenbangkab/ kot Mekanisme monitoring yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang perencanaan operasional Ketentuan tentang mekanisme monitoring yang dituangkan dalam kebijakan Kepala Puskesmas mekanisme monitoring antara lain dilakukan melalui minilokakarya bulanan, pertemuan dengan penanggung jawab upaya puskesmas, telaah terhadap laopran bulanan, atau supervisi oleh kepala puskesmas ataupuan penanggungjawab terhadap pelaksana kegiatan Kepala Puskesmas melakukan monitoring melalui kegiatan minilok rutin bulanan,minilok LINSEK, Telaah terhadap laporan bulanan,ketepatan pengiriman laoporan, kepatuhan terhadap jadwal rutin atau supervisi oleh kepala puskesmas ataupuan penanggungjawab terhadap pelaksana kegiatan, sehingga semua kegiatan atau cakupan program tercapai. Kepala Puskesmas melakukan monitoring melalui kegiatan minilok rutin bulanan,minilok LINSEK, Telaah terhadap laporan bulanan,ketepatan pengiriman laoporan, kepatuhan terhadap jadwal rutin atau supervisi oleh kepala puskesmas ataupuan penanggungjawab terhadap pelaksana kegiatan, sehingga semua kegiatan atau cakupan program tercapai. 6 3 Cara Cara Struktur organisasi masih pengorganisasian pengorganisasian menganut struktur yang  Struktur organisasi  Kejelas tugas,  Struktur organisasi diberikan oleh dinas kesehatan  Kejelasan tanggung jawab tugas, dan Wewenang tanggung jawab dan Wewenang’ 7 NO KEGIATAN 1 Mengidentifikasi perencanaan program Kesling Melakukan observasi tingkat kepatuhan terhadap SOP pada pelayanan klinik sanitasi Melakukan observasi panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 2 3 4 STANDART POA / RUK / RPK Setiap kegiatan baik dalam dan luar gedung harus ada SOP dan di laksanakan sesuai SOP yang sudah ada PKM WARSAWE PKM REKAS KESENJANGAN Ada Ada - Belum adanya SOP untuk kegiatan luar gedung dan dalam gedung. Ada panduan/pedoman dalam Tidak Ada buku pelaksanaan kegiatan Klnik panduan Klinik sanitasi Sanitasi RENCANA PERBAIKAN - Sudah adanya SOP untuk kegiatan luar gedung dan dalam gedung. Tidak ada SOP Dalam dan Luar gedung Membuat SOP Luar Gedung Ada buku panduan Klinik Sanitasi Tidak ada buku panduan klinik sanitasi. Mencari Buku panduan Klinik Sanitasi. 1. Alur kegiatan luar gedung - Tidak Ada a. Sebagai tindak lanjut hasil wawancara didalam gedung, untuk - Belum adanya memastikan faktor Alur Kunjungan lingkungan atau perilaku Rumah pasien yang mempengarui klinik sanitasi. penyakit b. Memberi informasi kepada perangkat desa atau toma setempat, mengikut sertakan kader dan petugas kesehatan desa c. Menyimpulkan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan - Ya penyakit pasien kemudian memberikan - Ada - - Ada Alur kunjungan rumah Tidak Membuat Alur kunjungan rumah Membuat alur kunjungan rumah - 8 Ya - 5 saran tindak lanjut terhadap penyelesaian d. Bila permasalahan kesehatan lingkungan menyangkut kelompok atau kampung maka hasil hasil temuan disampaikan pada perangkat desa atau tokoh masyarakat. Mengidentifikasi 1. Pencatatan a. Formulir penilaian pencatatan dan Rumah  Komponen rumah pelaporan  Sarana sanitasi  Perilaku penghuni  Binatang peliharaan b. formulir pengelolaan limbah padat dan cair c. register kegiatan klinik sanitasi d. register hasil pembinaan/ pengawasan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan TPM e. register pemeriksaan sanitasi Institusi f. register TTU Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada g. register pemeriksaan sampel makanan Ada Tidak ada 9 Tidak memiliki pencatatan kegiatan kesling Membuat pencatatan kegiatan kesling termasuk semua register-register dari indikator program kesling h. register akses air bersih i. register akses air minum terlindung j. register inspeksi sanitasi k. register pemeriksaan sample air l. register kepemilikan jamban m. Formulir program penyehatan lingkungan n. Rencana kegiatan pemeriksaan TTU, TPM, TP2PEST, TPS/TPA o. Rencana kerja program penyehatan lingkungan p. Form data cakupan kepemilikan jamban 2. PELAPORAN a. Laporan Sanitasi perumahan b. Laporan klinik sanitasi c. Laporan pengelolaan TPM d. Laporan hasil pemeriksaan hygiene sanitasi institusi e. Laporan hasil pemeriksaan hygiene sanitasi TTU f. Laporan hasil pemeriksaan sampel Tidak ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 10 makanan g. Laporan akses air bersih h. Laporan hasil inspeksi sarana air bersih i. Laporan hasil inspeksi sarana air minum j. Laporan hasil pemeriksaan sampel air DAM/PDAM/ non perpipaan k. Laporan pemeriksaan sampel air l. Laporan kepemilikan jamban m. Pemantauan perkembangan jamban dan akses n. Laporan 10 penyakit berbasis lingkungan o. Laporan monitoring pengelolaan limbah cair dan padat sarana pelayanan kesehatan p. Persentase keluarga menurut jenis sarana air bersih yang digunakan 3. VISUALISASI DATA a. Data hasil pemeriksaan kualitas air b. Data KK yang memiliki jamban c. Hasil cakupan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada 11 Tidak ada Data hasil pemeriksaan kualitas air Tidak ada Hasil cakupan Membuat Data hasil pemeriksaan kualitas air Membuat cakupan program TPM d. Daftar pencapaian target pemeriksaan dan pengawsan terhadap pemeliharaan sanitasi TTU e. Daftar capaian target kegiatan f. Pembinaan perumahan 6 7 8 program TPM Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada a. Kompetensi Ijasah  Sarjana/ DIV/ DIII Tidak ada ketersediaan bidang kesehatan SDM klinik lingkungan atau teknik kesehatan lingkungan . sanitasi b. Kompetensi tambahan Pelatihan  Teknis Kesehatan Lingkungan - program TPM - Tidak ada daftar capaian target Tidak ada pembinaan perumahan Membuat daftar capaian target Membuat kegiatan pembinaan perumahan Tidak sesuainya ijazah petugas kesling yang bukan dari sarjana kesehatan lingkungan Pengusulan tenaga petugas kesling ke dinas kesehatan kabupaten manggarai barat. Mengidentifikasi Mengidentifikasi koordinasi peran lintas program, lintas sektor dalam, dan lintas profesi dalam mendukung kegiatan klinik sanitasi Mengidentifikasi ketersediaan Ada peran dan Kolaborasi pada Lintas Program, Sektor dan lintas Profesi  Set Peralatan Klinik sanitasi Ada Ada Tidak Ada ada Ada 12 - Tidak Memiliki Set Peralatan Klinik Sanitasi - Mengusulkan Set Peralatan Klinik sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan klinik sanitasi a. Meteran b. Komparator untuk mengukur kadar chlor Chlormeter. c. Pengukur cahaya Luxmeter. d. Pengukur kelembapan Higrometer. e. Pipet tetes f. Tabung pengukur kekeruhan g. Boks pendingin h. Botol sampel air bermulut besar i. Botol sampel air berpemberat j. Lapu spiritus isi 120 cc k. Lampu senter l. Pengukur kebsingan m. Water test Kit. n. Pengukur PH o. Dirigen wadah sampel p. Goolistrik alat pemriksa permukaan tanah q. Digital chlorin.\ r. Set cetakan jamban s. Trolly khusu sampah umum t. APD untuk Sanitasi ke Dinas Kesehatan Manggarai Barat. 13 pengelola limbah.  Mebelair a. Meja ½ biro b. Kursi kerja c. Kursi hadap d. Lemari gantung locker tempat leaflet e. Lemari Kaca f. Komputer set 14 NO TANGGAL KAJI BANDING TEMPAT KAJI BANDING KEGIATAN INSTRUMEN Mempelajari sistim sensus harian,penghitungan waktu dan dokumentasinya 1 2 3 KONDIDISI DI PUSKESMAS WARSAWE Sensus harian sudah jalan tapi belum seoptimal mungkin KONDISI DI PUSKESMAS KAJI BANDING sudah lengkap ANALISIS sistim sensusnya belum lengkap PUSKESMAS REKAS Mempelajari kelegkapan APD dan standar untuk pasien resiko tinggi Mempelajari mutu penilaian laboratorium Meggunakan APD tapi belum lengkap * Ketepatan waktu tunggu laboratorium sudah meggunakan tinggal kaca mata *Tidak terjadi salah ambil Spesimen tidak terjadi kesalahan,sudh sesuai penomoran *Tidak terjadi salah identitas sudah tepat sudah sesuai format permintaan 15 persediaan APD di gudang farmasi belum lengkap EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT Sistim sensus harian,perhitungan waktu dan dokumentasinya belum optimal Optimalkan sistim sensus harian,perhitungan waktu dan dokumentasinya APD belum lengkap Melengkapi persediaan APD di gudang farmasi tidak ada evaluasi Tidak ada RTL tidak ada evaluasi Tidak ada RTL tidak ada evaluasi Tidak ada RTL sudah tepat sudah tepat sudah tepat 4 Mencermati media informasi di ruang laboratorium 5 Mempelajari penataan ruang, reagensia dan pelabelan Belum terlalu lengkap media informasi * belum penataan ruangan, reagensia * belum dilakukan pelabelan secara rapih dan lengkap sudah lengkap Media informasi tentang pelayanan laboaratorium belum dibuat sudah lengkap hanya ruangan belum memenuhi syarat Keterbatasan ruangan laboratorium Belum memenuhi syarat Diusahakan ruangan laboratorium sesuai standar sudah pelebelan cecara lengkap dan rapih Pelebelan rapih dan lengkap belum pelebelan lengkap dan rapih Melakukan pelebelan secara lengkap dan rapih Belum membuat buku - buku bantu,dokumentasi dan administrasi secara optimal Membuat bukubuku bantu , dokumentasi dan administrasi diruang laboratoium dibuatkan catatan perawatan mikroskop Membuat jadwal catatan perawatan mikroskop 6 Mempelajari buku bantu atau dokumentasi dan administrasi di ruang laboratorium Jenis-jenis register/bukubuku register belum lengkap register lengkap Tidak tersedianya buku-buku bantu dan dokumentasi serta administrasi secara lengkap 7 Mempelajari kalibrasi alat serta jadwalnya dan dokumentasinya Belum ada kalibrasi alat alat belum kalibrasi hanya ada catatan perawatan mikroskop Perawatn mikroskop 16 Media informasi diruangan maupun diluar belum tersedia Harus membuat media informasi didalam ruangan maupun diluar ruangan laboratorium Mempelajari model ruangan laboratorium 8 Belum memenuhi syarat standar ruangan laboratorium ruangan belum memenuhi syarat /standar ruangan lab Ruangan laboratorium belum standar H. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Dari kegiatan Kaji Banding dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut 1. Proses perencanaan tingkat puskesmas Rekas sesuai alur yg ada pada peremekes no 44 tahun 2016 2. Semua SOP dan alur kegiatan luar dan harus ada 3. dalam melakukan obseevasi haru menggunakan buku pedoman sanitasi B. Saran I. PENUTUP Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan Pelaksana Kaji Bading Puskesmas Warsawe, Koordinator, Raymundus A. Efendi 17 Ruangan laboratorium yang ada disesuaikan Diusahakan untuk ruangan laboratoriumnya sesuai standar Nip. 1980 18

dalamrangka mencapai visi dan misi puskesmas harus melakukan peningkatan mutu dan kinerja untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, kegiatan kaji banding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di puskesmas lain dan akan memeri manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan upaya / kegiatan

• Ըтрилθδяሾи խ
• Я ዧеባ ισե
  • Дጿпևξоኟ ቼыሂ ռузв εнаρуν
  • Θβеп տθпоሮэչዷሟո ሕσոдрим
• Զεքυщէχеኪ λፓсጶμ

LAPORAN HASIL KEGIATAN STUDY BANDING PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BLUD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 PENDAHULUAN I. Latar Belakang Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah enterprising the government adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diperlukan dengan pertimbangan dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, Instansi Pemerintah dapat memperoleh fleksibilits dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, dan dapat dilakukan pengamanan astas aset negara yang dikelola instansi terkait. Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang membawahi 36 UPT Puskesmas menilai penerapan BLUD perlu dilaksanakan dan diterapkan serta menjadikan UPT Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk peningkatan pelayanan Instansi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan memberikan keleluasaan pada UPT Puskesmas dalam pengelolaan Aset dan keuangan. Maka dengan itu dilakukan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar yang telah melaksanakan proses pengalihan UPT Kesmas Menjadi PPKBLUD. Yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 Juni 2014. II. KONDISI KABUPATEN PANDEGLANG 1. Letak Geografis Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak pada 6 021 - 7010’ Lintang Selatan dan 104048’’-106011’ Bujur Timur, memiliki luas Km2 ha, atau 29,98% dari luas Provinsi Banten. Kota Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Propinsi Banten Serang dan 111 km Ibukota Negara, bulan juli 2007 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dengan duatambahan kecamatan yaitu Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang. Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas sekitar 322,76 km2 sedangkan kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km2. Secara umum keadaan morfologi Kabupaten Pandeglang terbagi atas empat kelompok besar, yaitu 1. Morfologi Mendatar 2. Morfologi Lembah 3. Morfologi Perbukitan 4. Morfologi Perbukitan Terjal Wilayah administrasipemerintahanKabupatenPandeglangterdiridariwilayahadminist rasiKecamatansebanyak 35 Kecamatan, wilayahDesasebanyak 326 desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas administrasi  Sebelahutara KabupatenSerang  Sebelahselatan Samudera Indonesia  Sebelahbarat SelatSunda  Sebelahtimur KabupatenLebak Dari 35 Kecamatan wilayahadministrasipemerintahanKabupatenPandeglang, sarana Puskesmas sebanyak36sarana Puskesmas, dengan titik sarana puskesmas sebagai berikut Carita Jiput Labuan Cadasari Mandalaw angi Pulos ari Suk aratu Cikole Kd. Menes Bangkonol Pagadunga Kadom Hej Banjar n Cipeucang as Sak eti o Mekarjaya Cimanuk Cikedal Cisat a Pagelaran Bojong Panim bang Pat ia Pic ung Perdana Sindangresm i Sobang Cigeulis Angs ana Munjul Sum ur Cimanggu Cibaliung Cikeus ik Cibitung SumberData Sub. Bag. KesehatanKabupatenPandeglang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas 2. Kependudukan Salah satu sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS atas nama Pemerintah setiap sepuluh tahun sekali yang jatuh pada tahun yang berakhiran dengan angka nol. Dasar hukum yang melandasinya adalah Undang-undang nomor 06 tahun 1997 tentang Statistik. Sumber lain adalah registrasi penduduk dan survei kependudukan. Registrasi penduduk dilaksanakan oleh kantor desa/kelurahan yang dikumpulkan setiap bulan berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1977. Dengan demikian data registrasi penduduk ini memiliki keterkaitan dengan tertib administrasi di desa/kelurahan. Hingga kini data statistik yang dihasilkan melalui registrasi belum dapat digunakan sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui sensus atau survei secara baik, walau demikian keterangan dari registrasi penduduk ini tetap berguna untuk mengikuti perkembangan kependudukan yang diharapkan muncul setiap tahun, sehingga informasi tersebut sangat berarti pada tahun-tahun antara dua sensus penduduk. 1. Jumlah, Distribusi, Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data dari BPS penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 tercatat sebanyak dan perempuan sebanyak dengan rasio jenis kelamin sebesar Sebaran penduduk yang terdiri dari laki-laki relatif 105,09. tidak merata, Kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu kecamatan labuan dan penduduk terkecil yaitu kecamatan Keroncong, sementara untuk kepadatan penduduk berdasarkan prediksi BPS untuk tahun 2011 tercatat 422/km2. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 1,162,123jiwa. Selama periode 1990-2000 rata-rata LPP menunjukan angka sekitar 2,14% per tahun, sedangkan pada periode 2000-2010 rata-rata LPP mancapai 1,30%, berdasarkan data LPP di atas dimana pada periode 2000-2009 angkanya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya dan tahun 2011 sebesar Masalah kependudukan yang tampak terlihat secara kasat mata di Kabupaten Pandeglang adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terkait dengan akses penduduk terhadap daya dukung lingkungan baik fisik maupun sosial yang tidak berimbang. Contoh nyata adalah perbedaan persebaran penduduk pada daerah perkotaan Urban dan pedesaan rural. Dampak dari ketidakseimbangan sebaran penduduk tersebut berakibat pada perbedaan tingkat kemudahan akses penduduk terhadap berbagai fasilitas baik fisik maupun sosial antara penduduk perkotaan dengan penduduk di pedesaan. Dengan luas wilayah sebesar km 2 dan jumlah penduduk sebanyak 1,162,123orang Data BPS, maka pada tahun 2011 setiap km2 wilayah di Kabupaten Pandeglang rata-rata ditempati oleh 423 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan per km2, sedangkan Kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 89 jiwa per km 2 data tahun 2011. 2. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu basic needs bagi setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM yang merupakan modal penggerak pembangunan Engine Development. Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2011 mencapai 99,5%, sisanya 0,5% adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis buta huruf. Penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun keatas. Gambaran mengenai perkembangan SDM dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 10 tahun sekolah anak di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah APS usia SD/ Sederajat, SLTP? Sederajat maupun SLTA/ Sederajat. Angka ini menunjukan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun maupun SLTA 16-18 tahun. Angka ini juga menunjukan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada. 3. KONDISI KESEHATAN III. SELAYANG PANDANG KABUPATEN GIANYAR 1. Visi Misi Kabupaten Gianyar a. Visi Visi Kabupaten Gianyar“Terwujudnya Gianyar Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan “BAGUS” Sejahtera Menuju Jagadhita”.Jagadhitayaitukemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat, maupun negara. b. Misi Misi Kabupaten Gianyar 1 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2 Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial. 3 Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pada produk unggulan daerah one village one product, melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakatuntuk menjadi enterpreneur. 4 Menumbuhkembangkan budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peranan desa pekraman, banjar, subak, sekaa dalam menjaga adat, budaya dan agama 5 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Letak Geografis Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 Kab/Kota di Bali, terletak di Sebelah Timur Kota dari 7 Kecamatan 6 Kelurahan 64 Desa 505 Dusun/Banjar42 Lingkungan 271 Desa Adat 512 Subak Yeh 46 SubakAbian. Dengan Luas Wilayah 368 Km26,53 % luas wilayah Prov. Bali = Km2. 3. Kondisi Sosial Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Per Oktober 2013 sebanyak jiwa dengan jumlah Laki-laki jiwa dan jiwa dengan Kepadatan / Km2 , Laju Pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Gianyar sebesar 2,22%Periode 2010 – Okt 2013. Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB PerkapitaPertumbuhan ekonomi Gianyar tahun 2006 mengalami perlambatan sebagai dampak Bom Bali II dan kenaikan harga 2010 pencapaian pertumbuhan ekonomi Gianyar 6,11 % meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,93% . Pertumbuhan ekonomi Gianyar masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali . Meningkatnya pencapaian makro ekonomi Gianyar memberikan trend yang sama pada PDRB per kapita di tahun 2010 mencapai juta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai juta. 4. Kelembagaan Perangkat Daerah Kelembegaan perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Sesuai Perda Tahun 2008 terdiri dari 1. Sekretariat Daerah dengan 5 Staf Ahli, 3 Asisten, 12 Bagian 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. 8 Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan Bappeda, Badan Kesbang-Pol & Linmas, Badan PP & KB, BLH, BPMD, BPPT, BKD, BPBDRSUD SanjiwaniKPAD Sat Pol. PP. 5. Dinas – Dinas 15 Dinas 6. Kecamatan 7 dan 6 Kelurahan. 5. Pendapatan Asli Daerah Sektor Unggulan Kabupaten Gianyar adalah pertanian dalam arti luas, Home Industri dan Pariwisata. Perkembangan APBD dan PAD Kab. Gianyar Tahun 2009-2014 TAHUN PAD Rp. Milyar APBD % PAD thd APBD 2009 112,72 749,76 15,03 2010 153,62 806,37 19,05 2011 175,27 903,93 19,39 2012 210,19 1,007 20,88 2013 238,55 21,45 2014 312,16 1,187 26,29 Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan penyumbang terbesar PAD rata-rata 51,65 % dari Total Pendapatan. APBD Kabupaten Gianyar Periode 2010 S/D 2014 Dalam Juta Rupiah URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 1. PENDAPATAN PAD DANA PERIMBANGA N LAIN-LAIN PENDAPATAN 2. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 6. Pengembangan kawasan pariwisata Sesuai SK Gub. Bali No. 528/1993 ditetapkan 2 kawasan pariwisata yang meliputi a. Kawasan Pariwisata Ubud yg telah berkembang dengan luas Ha. b. SK. Bupati No. 227/2002 Kawasan Pariwisata Lebih dengan luas Ha SK Bupati No. 313/2002. Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 61 buah tersebar di 7 kecamatan SK. Bupati Gianyar No 402/2008 dengan rincian Fasilitas Pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar FASILITAS PARIWISATA TAHUN 2013 JUMLAH KAPASITAS HOTEL BINTANG 16 599 kamar HOTEL MELATI 195 kamar PONDOK WISATA 794 kamar RESTAURAN 125 seat RUMAH MAKAN 268 seat BAR 97 seat FASILITAS KESEHATAN YGADA DI JENIS FASILITASKESEHATAN 2009 S/D 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Faskes UPT Kesmas/Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu UPT Kesehatan Matra UPT Lab. Kesmas UPT Gudang Farmasi Mobil Ambulance/Pusling Mobil Pap Smear Rumah Sakit Umum Jumlah 13 unit 65 unit 70 unit 566 unit 1 unit 1 unit 1 unit 15 unit 1 unit 4 unit IV. HASIL KEGIATAN STUDY BANDING Kegiatan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 juni audiensi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan kunjungan kerja ke salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Payangan. A. Pengertian BLUD Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD atau Unit SKPD di lingkungan PEMDA yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. PPK-BLUD Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan Tujuan Pembentukan PPK-BLUD 1 MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT 2 MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGAN 3 PENERAPAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT C. Dasar Hukum 1 UU No 1 thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ps 68, 69 memfokuskan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan FLEKSIBILITAS dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan BADAN LAYANAN UMUM BLU . 2 PP No 58 thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 150 pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 3 Permendagri No 61 thn 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 4 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar No 46/SK/2009 Tgl 28 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Tim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat UPT Kesams Di Kabupaten Gianyar . D. Karakteristik BLUD 1 Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah bukan kekayaan negara yang dipisahkan 2 Menghasilkan barang / jasa yang seluruhnya / sebagian dijual kepada publik 3 Tidak bertujuan mencari keuntungan laba 4 Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas a la korporasi 5 Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung 6 Pegawai dapat terdiri dari pns dan non-pns 7 Bukan sebagai subyek pajak E. Persayaratan BLUD Untuk dapat menerapkan ppk-blud harus memenuhi 3 tiga persyaratan yaitu 1 Persyaratan teknis 2 Persyaratan substantif, dan 3 Persyaratan administratif Persyaratan Teknis Yaitu Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis Kinerja keuangan SKPD/UK SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penerapan PPK BLUD Dokumen usulan penerapan PPK BLUD adalah 1 Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui nilai kekayaan yang dimiliki SKPD/UK SKPD yang akan diusulkan menerapkan PPK BLUD 2 Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga skpd/uk skpd tersebut dapat mandiri 3 Prosentase cost recovery sebesar 60% untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam satu tahun anggaran. Persyaratan Substantif Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan 1 Menyediakan barang/dan atau jasa untuk layanan umum 2 Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masy. Atau untuk layanan umum; dan atau 3 Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik quasi publik goods, Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan Persyaratan Administratif 1 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 2 3 4 5 6 keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Laporan Keuangan Pokok; Standart Pelayanan Minimum; Laporan Audit Terakhir bila telah diaudit atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Kriteria Penetapan PPK BLUD Persyaratan administratif digunakan untuk menentukan skpd/uk skpd dalam menetapkan penerapan ppk-blud secara penuh atau bertahap. Penerapan ppk-blud secara bertahap apabila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi

LaporanAnalisis,Rtl Kaji Banding 8umlah penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bandar sebanyak /4.3-/ jiwa, jumlah rumah tangga ada Uploaded byanamansyur 0% found this document useful 0 votes4 views24 pagesDescriptionLaporan hasil kaji banding puskesmas lapandewa, buton selatanCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsXLSX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes4 views24 pagesLaporan Hasil Kaji BandingUploaded byanamansyur DescriptionLaporan hasil kaji banding puskesmas lapandewa, buton selatanFull description TEMPOCO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah penyebutan RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta. Perubahan nama ini disertai dengan perubahan logo 31 RSUD yang ada di Jakarta. Landasan hukum kebijakan Rumah Sehat Untuk Jakarta ini adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 562 Tahun 2022 Tentang Penjenamaan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Incwu.